SKN2G

Kepuasan Publik Meningkat, Begini Respons Parpol Koalisi dan ”Oposisi”

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin, menurut Survei Litbang ”Kompas”, naik 7,2 persen dari survei sebelumnya. Apa kata parpol pemerintah maupun non-pemerintahan menanggapi kenaikan itu?

Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin naik dari 62,1 persen pada Oktober 2022 menjadi 69,3 persen. Dari 20 indikator dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi.

Namun, ada tujuh indikator yang masih di bawah 50 persen. Indikator itu di antaranya memberantas suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum kepada semua warga. Selain itu, juga indikator memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, kenaikan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin membangunkan daya optimisme PDI-P untuk terus berjuang demi menyiapkan warisan atau legacy kepemimpinan Jokowi-Amin.

Survei "Kompas": 55,1 Persen Publik Apresiasi Kinerja Penegakan Hukum

Survei ”Kompas” menunjukkan perbaikan tingkat apresiasi masyarakat di bidang penegakan hukum. Namun, indikator memberantas suap dan jual beli kasus hukum masih tetap mendapat apresiasi yang paling rendah.

Jika dilihat berdasarkan aspek penilaian, apresiasi terhadap kinerja di bidang penegakan hukum ini ditopang persepsi masyarakat terhadap penuntasan kasus hukum, seperti perampokan, pembunuhan, dan narkoba. Meski tak jauh berbeda dengan capaian di periode survei sebelumnya, kepuasan pada aspek ini jadi yang tertinggi, yakni 55,2 persen.

Survei ”Kompas”: TNI, Pemda, dan KPU-Bawaslu Tiga Teratas Lembaga Bercitra Baik

TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh masyarakat. Posisi kedua diduduki oleh pemerintah daerah, sedangkan posisi ketiga diraih Bawaslu dan KPU dengan persentase sama.